Subsidi ongkos haji selama ini dinilai terlalu besar. Pemerintah mengharapkan ada besaran subsidi lebih rasional yang dapat dipahami jemaah yang akan berhaji dan tidak mengganggu keberlanjutan subsidi tersebut.

Badan Pengelola Keuangan Haji bersama pemerintah dan DPR akan mencari formula yang adil demi keberlanjutan dana haji. Keberlanjutan dana haji diperlukan demi memberangkatkan mereka yang terdaftar sudah cukup lama.

Tahun ini Badan Pengelola Keuangan Haji melakukan uji coba pemberian uang saku secara nontunai kepada calon jemaah haji. Program ini diinisiasi karena banyak jemaah yang mengeluh kerap kesusahan menyimpan uang tunai.

Sebanyak 14 nama calon anggota Badan Pelaksana dan 10 nama calon anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji periode 2022-2027 akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR.