Mekanisme penarikan pembiayaan di awal biasanya dilakukan dalam waktu satu tahun anggaran yang sama, bukan lintas tahun anggaran. Praktik itu juga harus didasari kebutuhan prioritas yang mendesak.

Pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan perlu dijaga agar tidak membebani keuangan negara. Pengelolaan anggaran pun harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Komisi I DPR hari ini akan melakukan rapat kerja bersama Menhan Prabowo. Sejumlah anggota DPR berencana menanyakan soal rancangan perpres alutsista dengan anggaran Rp 1.750 triliun.

Dengan dalih akan membahas strategi pertahanan negara, pihak Kemenhan meminta rapat kerja bersama Komisi I DPR diselenggarakan secara tertutup. Padahal, di rapat itu dibahas anggaran Rp 1.750 triliun untuk alutsista.