Dokumen konvensi ketatanegaraan terkait Pokok-pokok Haluan Negara yang akan ditetapkan pada Sidang Paripurna MPR, September mendatang, akan digunakan untuk menginisiasi kembali perubahan UUD 1945.

Pengaturan PPHN lewat amendemen konstitusi secara terbatas diusulkan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR, dalam rapat gabungan antara pimpinan MPR serta pimpinan fraksi partai politik di MPR dan kelompok DPD.