Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menyatakan, pengembangan akademi komunitas di berbagai daerah di Indonesia terkendala masalah kewenangan dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan tinggi ada di pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak berani mengembangkan akademi komunitas yang merupakan bagian dari pendidikan tinggi.