Kita perlu menjaga agar gejala deformasi saat ini tak semakin parah, dan mengembalikan semangat reformasi ke akarnya.

Isu hak asasi manusia dinilai seolah menjadi agenda yang paling dilupakan setelah reformasi 1998. Sejak diundangkan pada tahun 2000, amanat UU Pengadilan HAM belum sepenuhnya tercapai.

Diperlukan sosok Panglima TNI yang memiliki kepemimpinan di tengah situasi geopolitik yang kompleks. Di dalam negeri diperlukan sosok Panglima TNI yang dapat menjamin transformasi TNI tetap dalam koridor demokrasi.

Aspek pembangunan manusia (kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan) warga negara menjadi hal yang tak kalah penting dalam pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

KPK dan MK merupakan bagian dari lembaga yang terbentuk setelah reformasi. Namun, ”anak reformasi” itu kini menghadapi tantangan karena regulasi. Pembalikan agenda reformasi bisa terjadi lewat regulasi.