Sidang vonis Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin pada Jumat (23/9/2022) berakhir ricuh. Simpatisan yang menghadiri sidang tersebut kecewa atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim.

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin divonis empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan. Dia dianggap terlibat dalam penyuapan petugas Badan Pemeriksa Keuangan agar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta dalam perkara suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Wilayah Jawa Barat.

Selama Oktober 2021 hingga April 2022, Bupati Bogor non-aktif memberikan uang suap Rp 1,9 miliar kepada tim pemeriksa BPK Jabar. Sebesar Rp 100 juta di antaranya untuk biaya sekolah eks Kepala BPK Jabar.

Suap status WTP bukan yang pertama kali terjadi. Jual beli opini BPK dengan kategori WTP dikhawatikan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada mekanisme audit keuangan daerah. Momentum ini harus dibenahi oleh BPK.

KPK mengimbau setiap instansi pemerintah agar menghindari praktik suap dalam memperoleh opini WTP. KPK juga mengingatkan otoritas pemeriksa keuangan agar tak menyalahgunakan kewenangannya.

Audit keuangan daerah oleh BPK awalnya dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas keuangan daerah yang lebih baik. “Namun, justru ini diperjualbelikan, dan jadi celah korupsi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa.

Menanggapi kabar Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin yang terjaring tangkap tangan KPK dan telah ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Wakil Bupati Bogor segera ambil alih tugas Ade Yasin.