Bangun Mekanisme Transparansi Anggaran Keuangan Daerah

Mekanisme transparansi penggunaan anggaran keuangan daerah diperlukan agar publik dapat memonitor. Pengawasan kolektif semacam ini bisa menjadi mekanisme pembanding bagi hasil audit lembaga resmi pemerintah.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar sejak Selasa (26/4/2022) malam hingga Kamis (28/4) dini hari. OTT diduga terkait pemberian suap kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat untuk pengurusan temuan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor. Ade Yasin diduga menyuap anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat dengan total Rp 1,024 miliar.

JAKARTA, KOMPAS — Suap untuk mendapatkan status keuangan wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diduga melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin menunjukkan kian perlunya mekanisme transparansi anggaran keuangan daerah dilakukan. Artinya, mekanisme audit dan pengecekan oleh lembaga negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, tidaklah menjadi jaminan suatu laporan keuangan daerah itu bebas dari potensi korupsi melalui celah administrasi.

Mekanisme transparansi penggunaan anggaran keuangan daerah itu diperlukan agar publik luas dapat ikut memonitor. Pengawasan kolektif semacam ini dapat menjadi mekanisme pembanding bagi hasil audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti BPK.