logo Kompas.id
β€Ί
Utamaβ€ΊKonflik Nelayan Diantisipasi
Iklan

Konflik Nelayan Diantisipasi

Risiko konflik akibat kedatangan nelayan pantai utara Jawa ke perairan Natuna jadi salah satu poin perhatian pemerintah. Daerah dan nelayan dilibatkan untuk merancang kebijakan.

Oleh
Pandu Wiyoga/Kristi Utami/B.M. Lukita Grahadyarini
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/YgIAX_AXpvlcWPO7fkFhtU4aHnQ=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2FNelayan-Natuna_86410715_1579103468.jpg
KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah perahu nelayan sandar di Pelabuhan Lubuk Lumbang, Bunguran Timur, Natuna, Selasa (14/1/2020). Saat musim angin utara melanda sejak November hingga Januari, sebagian nelayan tak bisa melaut karena tinggi gelombang bisa lebih dari 6 meter.

NATUNA, KOMPAS - Pemerintah berjanji akan mengutamakan pemberdayaan nelayan lokal untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara. Masukan pemerintah daerah akan didengar, termasuk untuk menghindari konflik antarnelayan.

Warga pun diminta tak salah mengartikan rencana pengerahan nelayan dari pantai utara Jawa. Komitmen pusat tetap, memprioritaskan pemberdayaan nelayan lokal. ”Hari ini langkah-langkah mengerahkan nelayan dibicarakan, termasuk di mana mereka beroperasi dan apa yang dibutuhkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Natuna, Rabu (15/1/2019).

Editor:
Bagikan