Soal Pelanggaran China di Natuna, Pemerintah Jangan Mundur Jaga Kedaulatan

KOMPAS/EDNA CAROLINE PATTISINA

KRI Teuku Umar dan KRI Tjiptadi bersiap-siap melaksanakan operasi Siaga Tempur Laut TNI yang juga dikombinasikan dengan kekuatan udara. Apel dipimpin Panglima Pangkogabwilhan Laksdya Yudo Margono di Natuna, Jumat (3/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Majelis Permusyawaratan Rakyat meminta pemerintah tetap tegas menghadapi insiden pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, oleh kapal nelayan dan Pemerintah China. Peningkatan kewaspadaan dengan memperkuat armada dan pasukan penjaga pantai juga diperlukan karena pelanggaran yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia itu sudah berulang kali dilakukan.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1/2019), mengapresiasi sikap tegas dan tanpa kompromi yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo dan para menteri dalam menjaga kedaulatan negara. Menurut dia, pemerintah tak boleh mundur meski ketegasan tersebut bisa berimplikasi pada berbagai sektor, termasuk investasi.