Dana Bantuan Besar, Jabatan Kepala Desa Diperebutkan

Jabatan kepala desa semakin menarik sejak program dana desa digulirkan pemerintah pusat tahun 2015. Di Maluku, perebutan jabatan kepala desa dikhawatirkan merusak tatanan budaya, persaudaraan, dan kearifan lokal.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

(Ilustrasi) Warga mendatangi tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan dengan metode elektronik voting (e-voting) di Desa Gladagsari, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (29/6/2019). Boyolali menggelar Pilkades serentak di 229 desa dan 69 desa di antaranya menggunakan metode e-voting.KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

AMBON, KOMPAS - Jabatan kepala desa dinilai semakin menarik sejak program dana desa digulirkan pemerintah pusat tahun 2015. Di Maluku, perebutan jabatan kepala desa demi kepentingan politik dikhawatirkan merusak tatanan budaya dan kearifan lokal yang diwariskan leluhur turun temurun.

"Kalau dulu cari orang yang mau jadi kepala desa itu susah, banyak yang menolak. Waktu itu, jadi kepala desa lebih banyak mengabdi tanpa imbalan yang pasti. Bahkan tanpa gaji. Sekarang, kepala desa kelola uang ratusan juta hingga miliaran. Itu menggiurkan," kata Ketua Lumbung Informasi Rakyat Maluku Yan Sariwating yang dihubungi Kompas di Ambon, Minggu (1/12/2019).