Kemendagri Masih Mengkaji Sistem Pilkada yang Cocok

KOMPAS/FRANS PATI HERIN

Ilustrasi Pleno Rekapitulasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri masih akan melakukan evaluasi dan kajian akademik untuk menentukan sistem pelaksanaan pilkada yang ideal. Saat ini, Kemendagri dan DPR belum bisa memastikan, apakah pelaksanaan pilkada akan dilakukan secara langsung di seluruh Indonesia atau asimetris, yang berarti ada daerah-daerah yang menggelar pilkada secara tidak langsung.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar semua pihak tidak alergi terhadap evaluasi akademik pelaksanaan pilkada. Menurut ia, saat ini pemerintah sudah mulai mencari kajian akademis yang bersumber dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).