Capaian Perhutanan Sosial Masih Jauh dari Target
Capaian program perhutanan sosial pada masa Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla masih jauh dari target meskipun menunjukkan tren positif. Presiden didorong mengubah payung hukum dan prioritas penyelesaian konflik demi akselerasi perhutanan sosial tersebut.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2F20190629RAM-Perhutanan-Sosial-IISILO.jpg){kind=logo}
Seorang petani karet berjalan di hamparan lahan karet di Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu (29/6/2019). Desa ini merupakan satu dari 104 kawasan yang mendapatkan izin perhutanan sosial dari pemerintah. Keberadaan perhutanan sosial diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.
JAKARTA, KOMPAS — Capaian program perhutanan sosial pada masa Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla masih jauh dari target meskipun menunjukkan tren positif. Presiden didorong mengubah payung hukum dan prioritas penyelesaian konflik demi akselerasi perhutanan sosial tersebut.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia merilis riset ”Studi Efektivitas Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Selama Periode Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla” di Jakarta, Rabu (10/7/2019). Perhutanan sosial merupakan program pemerintah untuk membuka akses pengelolaan kawasan hutan secara lestari oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.