Pelayaran Perintis Belum Cerminkan Nawacita
Pemerintah pusat didesak segera mengevaluasi pelaksanaan pelayaran perintis di Maluku termasuk yang dioperasikan oleh PT Pelni (Persero). Terhentinya pelayaran perintis ke sejumlah daerah di Maluku yang dibiarkan berlangsung selama empat bulan itu telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat
Ilustrasi. Sejumlah kapal perintis berlabuh di Pelabuhan Gudang Arang, Kota Ambon, Maluku, Rabu (7/10/2015).
AMBON, KOMPAS — Pemerintah pusat didesak segera mengevaluasi pelaksanaan pelayaran perintis di Maluku, termasuk yang dioperasikan PT Pelni (Persero). Terhentinya pelayaran perintis ke sejumlah daerah di Maluku yang dibiarkan berlangsung selama empat bulan itu telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Kondisi serupa yang terjadi berulang itu dianggap tidak mencerminkan semangat nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
”Ironis, saat kapal perintis rusak, PT Pelni tidak mencari kapal pengganti. Mereka sepertinya tidak peduli terhadap kebutuhan masyarakat yang selama ini bergantung pada pelayaran perintis. Apakah masyarakat di pulau-pulau terpencil Maluku ini bukan orang Indonesia?” ujar Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias kepada Kompas di Ambon, Minggu (23/6/2019).