Kompas.id

nawacita

Harapan negara hadir semestinya bukanlah hadir secara fisik belaka, melainkan hadir dengan kelahiran baru.

Bagikan

Negara dan Sumber Daya Alam

Harapan negara hadir semestinya bukanlah hadir secara fisik belaka, melainkan hadir dengan kelahiran baru.

PDI-P Berharap Kepemimpinan Prabowo Bebas dari Pengaruh Politik Masa Lalu

PDI-P meyakini Prabowo Subianto memiliki semangat perjuangan untuk menjadikan Indonesia mandiri pangan dan energi.

Politik & Hukum ·

Warga Pedalaman Pulau Sumba Terbantu BBM Satu Harga

Program BBM satu harga senapas dengan semangat Nawacita yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

Mochtar Pabottingi

Saya melihat seorang yang berilmu, tetapi rendah hati, bicaranya santun, tidak pernah meremehkan orang lain, termasuk yang lebih muda. Saya sungguh ingin belajar banyak darinya.

Pemuda Perbatasan Belajar Meraih Mimpi

Kehadiran Universitas Pertahanan di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste sebagai wujud dari komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia dari pinggiran negeri.

Iklan

Unhan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Wujud Nawacita

Tak hanya pembangunan fisik, pemerintah juga membangun sumber daya manusia yang berkualitas bagi masyarakat di perbatasan. Itu sebagai wujud nyata dari Nawacita.

Kemenhub Cabut Skema Baru Pelayaran Perintis, Warga Terpencil Apresiasi

Kemenhub mencabut skema baru pelayaran perintis yang menuai sorotan masyarakat, terutama di daerah terpencil.

Memikirkan Warisan Jokowi

Warisan terbaik Jokowi lewat semua kerja kerasnya harus menjadi fondasi bagi penerusnya untuk membawa bangsa ini tidak hanya makin maju, tetapi juga makin beradab dan bermartabat.

Mochtar Pabottingi Kecewa Presiden Jokowi Sudah Hilang Kendali (Bagian 1)

Mochtar Pabottingi menyampaikan keresahannya soal Presiden Jokowi yang mulai kehilangan kendali di periode keduanya memimpin bangsa. Prinsip nawacita yang diusungnya mulai ditinggalkan.

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Luar Hukum Sebaiknya Diatur UU

Rencana pemerintah membentuk unit kerja presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan peraturan presiden dinilai tidak tepat. Landasan hukum yang tepat untuk hal tersebut adalah undang-undang.

Politik & Hukum ·

Iklan