Badan Usaha Jalan Tol Butuh Kepastian
Pembangunan jalan tol tetap menjadi prioritas pemerintah. Namun, badan usaha jalan tol membutuhkan kepastian, terutama terkait investasi, proses perjanjian, dan pembangunan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2F20190428_ENGLISH-SERIAL-PANGAN_B_web_1556457341.jpg){kind=logo}
Situasi lalu lintas di Jalan Tol Cikampek-Jakarta di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (27/4/2019). Selain karena volume kendaraan yang tinggi, kemacetan hampir sepanjang hari tersebut juga terjadi karena adanya penyempitan jalur akibat proyek konstruksi jalan layang Tol Cikampek atau Jakarta-Cikampek II Elevated dan proyek kereta ringan (LRT) Jabodebek.
JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan jalan tol tetap menjadi prioritas pemerintah untuk mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah. Meski demikian, badan usaha membutuhkan kepastian, terutama terkait investasi, proses perjanjian, dan pembangunan.
Rapat Koordinasi Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) di Jakarta, Senin (29/4/2019), antara lain membahas hal itu. Dalam forum tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol, tetap menjadi prioritas pemerintah.