Angkutan Daring Hadirkan Dua Sisi
Angkutan berbasis aplikasi seperti ojek daring dinilai menimbulkan titik-titik kemacetan baru, khususnya di kota-kota padat penduduk. Di sisi lain, mereka memenuhi kebutuhan masyarakat, juga mendukung adanya sistem pembayaran nontunai.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FWhatsApp-Image-2018-07-13-at-13.48.26.jpeg){kind=logo}
Ratusan pengemudi ojek dan taksi berbasis aplikasi yang tergabung dalam Presidium Driver Online Putra Daerah Jawa Timur berunjuk rasa untuk mendesak penerbitan peraturan gubernur tentang ojek daring, Jumat (13/7/2018), di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
SEMARANG, KOMPAS — Angkutan berbasis aplikasi seperti ojek daring dinilai menimbulkan titik-titik kemacetan baru, khususnya di kota-kota padat penduduk. Di sisi lain, mereka memenuhi kebutuhan masyarakat, juga mendukung adanya sistem pembayaran nontunai.
Hal tersebut mengemuka pada Rapat Kerja Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/3/2019). Diperlukan solusi bersama agar angkutan daring tetap beroperasi tanpa mengganggu penataan kota.