Politik Identitas Berpotensi Tidak Berakhir di 2019

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Pengajar politik Universitas Presiden yang juga Menteri Riset dan Teknologi (1999-2001) Muhammad AS Hikam (kiri) berbicara dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh PARA Syndicate pada Jumat (7/12/2018) di Jakarta. Selain Hikam, hadir budayawan Mohammad Sobary (kanan) dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir (kedua dari kanan). Diskusi dimoderatori oleh Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo (kedua dari kiri).

JAKARTA, KOMPAS — Praktik mencari kekuasaan dengan mengeksploitasi aspek identitas primordial, seperti suku, agama, dan ras, dikhawatirkan tetap berlanjut seusai Pemilu 2019. Tanpa adanya pelembagaan Pancasila yang masif di masyarakat, politik identitas akan mengancam persatuan bangsa Indonesia yang beragam.

Pengajar politik Universitas Presiden yang juga Menteri Riset dan Teknologi (1999-2001) Muhammad AS Hikam, Jumat (7/12/2018), mengatakan, tren populisme dan politik identitas dunia saat ini berakar sebagai respons terhadap globalisme yang telah menciptakan kegagalan struktural, terjadinya kesenjangan ekonomi yang besar. Faktor-faktor ini menyebabkan penggunaan politik identitas terus terasa, termasuk di Indonesia.