Iklan
Keluhan Warga Bekasi Dianggap Tak Ada
BEKASI, KOMPAS β Kisruh layanan pelayanan publik di Kota Bekasi, Jawa Barat, berujung pada kesimpangsiuran informasi. Kementerian Dalam Negeri membantah adanya penghentian layanan publik di 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Bantahan bertolak belakang dengan temuan Ombudsman RI yang turun ke kota itu sebelumnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, sesuai informasi dari Kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Bintara Jaya, dan Kelurahan Kranji, tidak ada pemogokan layanan. βFakta-fakta di lapangan dan hasil wawancara dengan Penjabat Wali Kota Bekasi (Ruddy Gandakusumah), tidak terjadi penghentian pelayanan,β ujar Akmal di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (1/8/2018).