Lahirkan Kepala Daerah Koruptif, Praktik Mahar Politik Harus Diberantas

JAKARTA, KOMPAS – Dugaan praktik politik uang dalam bentuk pemberian mahar politik dari pihak yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah kepada partai politik harus diusut tuntas. Praktik tersebut dinilai akan memengaruhi kualitas demokrasi karena akan melahirkan para kepala daerah yang koruptif.

Publik baru-baru ini menyoroti adanya dugaan praktik politik uang, yaitu permintaan mahar politik berupa uang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada La Nyalla Mattalitti terkait penjaringan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung Partai Gerindra dalam Pilkada Jawa Timur mendatang.