Persoalan Administrasi Masih Menghambat Penanganan Pandemi
Keluhan masyarakat terhadap persoalan administrasi yang berbelit dalam program vaksinasi hingga pemberian bantuan sosial kembali menguak buruknya data dan tata kelola kependudukan di Indonesia.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2Fe5d1e0cb-10c4-4ce9-8955-175dfe4485ae_jpg.jpg){kind=logo}
Petugas pendaftaran melayanai warga lanjut usia (lansia) yang mengikuti vaksinasi Covid-19 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Kementerian Kesehatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/3/2021). Selain melayani warga lansia ber-KTP DKI Jakarta, vaksinasi Covid-19 di BPPK juga mulai memberikan pelayanan vaksin bagi warga lansia yang memiliki KTP di luar DKI Jakarta.
Keluhan masyarakat terhadap persoalan administrasi yang berbelit dalam program vaksinasi hingga pemberian bantuan sosial kembali menguak buruknya tata kelola kependudukan di Indonesia. Upaya untuk menghadirkan keakuratan data kependudukan yang efesien lewat KTP berbasis elektronik pun masih sangat jauh dari yang diharapkan.
Dalam situasi darurat pandemi Covid-19 saat ini, seluruh lini penanganan dituntut untuk bekerja dengan cepat. Pemerintah telah berkomitmen, program vaksinasi hingga bantuan sosial harus seoptimal mungkin tersampaikan kepada masyarakat.