Sinergi Birokrasi Pusat-Daerah Perlu Ditingkatkan dan Berkelanjutan
Reformasi birokrasi adalah agenda yang tidak bisa tuntas dalam satu periode pemerintahan.
Para orangtua penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) sedang menunggu namanya dipanggil oleh karyawan Bank DKI yang membagikan buku rekening di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020.
JAKARTA, KOMPAS — Meskipun bertujuan baik agar dapat menciptakan birokrasi yang mampu melayani publik dengan baik dan efektif, reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih menghadapi kendala dan tantangan yang tidak mudah.
Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengatakan, ada empat isu krusial yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan birokrasi berdampak baik dan efektif. Pertama, terkait profesionalisme birokrasi dalam melayani masyarakat yang dinilai masih lemah, seperti lambatnya pelayanan dan proses yang tidak memudahkan urusan publik.