Hadapi Pemerintahan Mendatang, Dibutuhkan Komitmen Bangun Oposisi Kerakyatan

Oposisi di luar parpol dibutuhkan untuk hadapi pemerintahan mendatang yang kondisinya sama seperti saat ini.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi; Wakil Ketua KPK 2015-2019 Saut Situmorang; budayawan Erros Djarot; jurnalis senior sekaligus Wakil Pemimpin Umum Kompas Tri Agung Kristanto; Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Deddy Sitorus; dan ahli hukum tata negara Refly Harun saat diskusi bertajuk ”Dinasti Politik Jokowi, Sebuah Penghancuran terhadap Sistem Demokrasi dan Penegakan Hukum” di Kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Puluhan warga sipil dari aktivis, akademisi, politisi, serta elemen masyarakat lainnya berkumpul dan berdiskusi terkait dengan kondisi bangsa belakangan ini, di Kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (31/7/2024). Dalam diskusi itu, mereka sepakat bahwa dibutuhkan komitmen dari setiap lini masyarakat untuk membangun kekuatan oposisi kerakyatan yang berada di luar partai politik.

Mereka memandang metode pemerintahan mendatang, yang akan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tak akan jauh berbeda dengan saat ini, termasuk dengan keburukannya.