Buru-buru Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, KPU Minta Konsultasi Tertulis kepada DPR

Permohonan KPU untuk konsultasi tertulis kepada Komisi II DPR dinilai tidak lazim dan dapat memicu kecurigaan publik.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia (kiri) bersalaman dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari (kanan) seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan KPU, Badan Pengawasl Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (24/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengajukan permohonan konsultasi secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terkait cara penghitungan syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain tidak lazim, permohonan konsultasi tertulis itu juga dapat memicu kecurigaan publik. Sebab, KPU masih memiliki cukup waktu untuk konsultasi dengan DPR karena tahapan pendaftaran pilkada baru dimulai pada akhir Agustus.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejehtera (F-PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan, Komisi II telah menerima surat permohonan konsultasi secara tertulis dari DPR pada Jumat (14/6/2024). Namun, hingga Selasa (18/6/2024), fraksi-fraksi di Komisi II DPR belum membahas surat konsultasi tertulis yang dilayangkan KPU tersebut. Belum ada pula pembicaraan informal di antara fraksi-fraksi.