Perlunya Kendalikan Banjir Misinformasi Jelang Pemilu 2024

Kian majunya industri penyebaran informasi sesat, penyelenggara pemilu dan pihak yang terlibat kontestasi politik memitigasi misinformasi. Harapannya tak terjadi konflik berkepanjangan, seperti terjadi di Yalimo, Papua.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aparatur sipil negara di lingkup Kementerian Dalam Negeri mengikuti apel bersama untuk menyukseskan Pemilu 2019 dengan damai serta menolak kampanye ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah di kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Bagaikan jamur yang tumbuh subur saat musim hujan, konten–konten negatif dan menyesatkan juga semakin banyak bermunculan menjelang Pemilu 2024. Konten-konten ini kian canggih karena dibuat dengan modal besar, terencana, serta memanfaatkan teknologi termutakhir. Dibutuhkan strategi mitigasi untuk menghadapi banjir misinformasi.

Banjir misinformasi menjelang pesta demokrasi Indonesia tergambar dari data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) yang menyebutkan konten politik mendominasi dalam persebaran hoaks sepanjang Januari-Juni 2023. Mafindo mencatat, dari 1.185 konten hoaks, sebanyak 541 di antaranya, atau sebanyak 45,7 persen, berkaitan dengan politik.