Selesaikan Sengketa di Pulau Rempang, Pemerintah Diminta Utamakan Masyarakat

NU dan Muhammadiyah mengingatkan pemerintah untuk menomorsatukan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Pulau Rempang.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Aksi seorang peserta aktivis saat digelar Solidaritas dan Doa Bersama Untuk Rempang yang digelar bersama-sama sejumlah aliansi aktivis kemanusiaan dan HAM di halaman kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (15/9/2023) malam.

JAKARTA, KOMPAS– Pemerintah tak hanya perlu memperbaiki komunikasi dengan mengutamakan musyawarah dan menghindari pendekatan koersif guna menyelesaikan sengketa yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah juga didorong untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memastikan pemenuhan hak, pemberian afirmasi, serta fasilitasi untuk kelompok lemah.

Dorongan itu disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini berpandangan, pembangunan semestinya dilakukan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.