HUT Ke-78, DPR Dinilai Belum Maksimal Libatkan Publik dalam Legislasi

Ketua DPR Puan Maharani mengakui bahwa lembaga perwakilan yang ia pimpin belum maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Suasana Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat dinilai belum maksimal melibatkan publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini setidaknya terlihat dari masih banyaknya undang-undang hasil pembahasan DPR bersama pemerintah yang diuji ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam pidato peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023), Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, sepanjang 2022-2023 terdapat 130 perkara gugatan uji materi sejumlah undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 130 gugatan itu, sebanyak 13 di antaranya dikabulkan MK.