Parpol, Antara Kemandirian dan Keterbukaan Keuangan

Sejumlah politisi muda menyadari biaya riil politik itu mahal. Namun, mereka juga yakin parpol bisa bekerja lebih sehat jika mau terbuka, termasuk dalam hal keuangan.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar menyerahkan secara simbolis bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2023 di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (10/4/2023). Tahun ini, pemerintah provinsi mengucurkan bantuan keuangan senilai Rp 9,35 miliar untuk 10 partai politik.

Kemandirian keuangan pembiayaan partai politik masih menjadi isu yang mengemuka menjelang Pemilu 2024 ini. Sebab, dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBN tidak naik tahun ini. Partai dituntut kreatif, tetapi juga harus transparan dan akuntabel dalam pembiayaan ataupun biaya pengeluaran selama kampanye.

Ketua Bidang Pemuda Partai Golkar DKI Jakarta Rian Ernest dalam diskusi ”Problematika Pemilu 2024, Perbaikan Partai Politik, dan Masa Depan Pemilih Muda” yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch, Selasa (15/8/2023), mengatakan, partai politik di Indonesia sebenarnya sudah memperbaiki institusinya agar menjadi organisasi yang lebih sehat. Namun, pada kenyataannya, setiap turun ke bawah, bertemu dengan konstituen dan warga, mereka juga masih kerap mempraktikkan politik transaksional.