Sanksi Pidana Menanti Peserta Pemilu yang Berkampanye di Tempat Ibadah

Tokoh lintas agama kembali menyerukan larangan kampanye di tempat ibadah bagi peserta Pemilu 2024.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekretaris Umum PGI Pendeta Jacky Manuputty (kanan) saat menyampaikan pandangannya pada diskusi Pencegahan Politisasi SARA Bersama Organisasi Lintas Iman di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (25/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Partai-partai politik peserta Pemilu 2024 beserta elite dan pendukungnya diminta tidak menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye. Tak hanya melanggar undang-undang, kampanye politik juga bisa mencederai kesucian tempat ibadah dan dikhawatirkan dapat memicu perpecahan. Sanksi pidana juga menanti bagi peserta pemilu yang berkampanye di tempat-tempat ibadah.

Pengurus Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Emmanuel Josafat Tular, menjelaskan, kampanye di tempat ibadah melanggar prinsip kesucian tempat ibadah. ”Praktik-praktik yang mencederai kesucian tempat ibadah harus kita cegah, temasuk kampanye,” katanya dalam focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu di Jakarta, Sabtu (25/3/2023).