Publik Tuntut Tanggung Jawab Parpol Pencatut Identitas

Partai-partai politik pencatut nama masyarakat dituntut untuk bertanggung jawab dengan menelusuri asal muasal data pribadi yang mereka peroleh untuk melengkapi daftar keanggotaan sebagai syarat mendaftar ke KPU.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Tampilan layar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dipresentasikan petugas KPU saat uji coba Sipol di Jakarta, Kamis (9/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat yang namanya diduga dicatut oleh partai politik untuk memenuhi syarat keanggotaan calon peserta Pemilihan Umum 2024 menuntut tanggung jawab partai politik agar segera menghapus nama mereka dari Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol. Pencatutan mengakibatkan nama masyarakat tercemar, bahkan berpotensi menggagalkan mereka saat akan mendaftar sebagai penyelenggara pemilu.

Aktivis antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Sely Martini, mengaku namanya dicatut oleh salah satu partai politik (parpol). Ketika mengecek nomor induk kependudukan (NIK) di website infopemilu.kpu.go.id, ia terdaftar sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat. Padahal, ia tidak pernah mendaftar sebagai anggota parpol ataupun menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik kepada parpol.