Lobi Politik Intens untuk Posisi Penjabat Kepala Daerah

Kepentingan pemenangan pemilu dan pilkada pada 2024 diduga turut jadi pemicu gencarnya lobi sejumlah pihak untuk dapatkan posisi penjabat kepala daerah.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Sebanyak sembilan pasang gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada 2018 dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (5/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS - Lobi-lobi politik terkait pengisian penjabat kepala daerah belakangan ini semakin gencar dilakukan sejumlah pihak seiring makin dekatnya waktu berakhirnya masa jabatan kepala daerah di ratusan daerah. Di balik lobi-lobi itu ditengarai ada kepentingan terkait pemenangan pemilu dan pilkada pada 2024.

Untuk memastikan penjabat lepas dari kepentingan politik serta memiliki kapabilitas dan integritas dalam memimpin daerah, transparansi dan partisipasi publik perlu dibuka saat penentuan penjabat.