Pemerintahan Daerah
Ketua DPR: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Harus Bebas Kepentingan Politik
Pemahaman akan kebutuhan masyarakat daerah tak cukup menjadi pertimbangan dalam mengangkat penjabat kepala daerah. Bebas dari intervensi politik juga mesti menjadi pertimbangan.
Ilustrasi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) memasang tanda pangkat kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen M Iriawan (kanan) saat pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6/2018). Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta untuk lebih cermat dan selektif dalam mengangkat penjabat kepala daerah. Tak hanya memahami kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat daerah yang akan dipimpin, penjabat kepala daerah juga mesti bebas dari intervensi dari kekuatan politik mana pun. Jangan sampai penjabat kepala daerah yang ditunjuk mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu, karena hal ini akan merugikan rakyat.
