Identitas Warga Dicatut Berkali-kali, Pembahasan RUU PDP Masih Saja Alot

Kerugian akibat kebocoran dan pencurian data pribadi kini harus ditanggung warga. Data yang telanjur tersebar rawan dimanfaatkan pihak lain dan sulit diselamatkan. UU PDP yang diharapkan melindungi tak kunjung hadir.

JAKARTA, KOMPAS — Sudah tak terhitung jumlah warga yang data pribadinya bocor harus menanggung kerugian akibat alotnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi oleh pemerintah dan DPR. Kebocoran ataupun pencurian data ini tak sedikit yang terjadi akibat peretasan pada aplikasi belanja, percakapan, dan situs pelayanan publik milik pemerintah.

Warga pun tak bisa selamatkan data pribadi yang telanjur bocor karena sulit mengetahui rimbanya. Hak privasinya terganggu karena ada saja yang data pribadinya dipergunakan pihak lain untuk mendapatkan pinjaman dan jadi sasaran penawaran berbagai macam produk, termasuk penipuan.