Revisi UU PPP Jangan Sebatas untuk Memperbaiki UU Cipta Kerja

Revisi harus dijadikan jalan untuk menjamin publik dilibatkan dan aspirasi mereka didengar dalam penyusunan tiap aturan perundang-undangan. Ukuran partisipasi publik bukan hanya secara kuantitatif, melainkan kualitatif.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Rapat Paripurna DPR, Selasa (3/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diharapkan tidak hanya untuk memuluskan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dianggap inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui revisi, pengaturan di dalamnya diharapkan lebih komprehensif agar ke depan pembentukan UU betul-betul menjamin adanya partisipasi publik dan memenuhi asas kepastian hukum.