Mayoritas Segmen Uji Kelayakan-Kepatutan Calon Panglima TNI Digelar Tertutup

Tidak seperti calon pejabat negara lain, sebagian besar sesi uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI bakal digelar tertutup. Pembahasan persoalan strategis pertahanan negara menjadi alasannya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus (kanan) dan Rachmat Gobel menerima surat presiden terkait usulan nama calon Panglima TNI, yang dibawa Menteri Sekretaris Negara Pratikno (dua dari kanan), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021). Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun.

JAKARTA, KOMPAS — Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatuhan atau fit and proper test calon Panglima TNI sebagian besar akan dilakukan secara tertutup karena membahas sejumlah hal menyangkut kebijakan strategis di bidang pertahanan negara. DPR berharap melalui mekanisme fit and proper test ini dapat lahir calon Panglima TNI yang kapabel dan kompeten untuk membawa TNI menjadi kekuatan pertahanan yang unggul dan hebat.

Pada Jumat (5/11/2021), pimpinan Komisi I DPR dan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) melakukan verifikasi administrasi, salah satu rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI. Dalam proses itu, sejumlah dokumen, seperti bukti penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), SPT pajak tahun terakhir, daftar riwayat hidup, dan surat keterangan berbadan sehat, diteliti.