Pemerintah Tepis Dugaan Pengerahan Pasukan Siber untuk Menggiring Opini Publik
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menegaskan, tidak ada kebijakan menyewa pasukan siber khusus. Semua bekerja dalam kerangka komunikasi kebijakan yang normal dalam pemerintahan.
Supriyanto
JAKARTA, KOMPAS — Menanggapi temuan riset Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES bersama dengan sejumlah universitas di dalam dan luar negeri, pemerintah menyatakan tidak memiliki kebijakan untuk menyewa pasukan siber. Komunikasi publik dilaksanakan untuk mencari titik temu antara kebijakan dan aspirasi publik, bukan manipulasi opini.
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani yang dihubungi dari Jakarta, Selasa (2/11/2021), menepis dugaan adanya pengerahan pasukan siber oleh pemerintah untuk menggiring opini masyarakat terkait sejumlah kebijakan publik. Setiap kementerian atau lembaga, kata dia, memiliki bagian yang bertanggung jawab atas komunikasi publik. Mereka mengomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah agar dapat dipahami publik dengan baik.