Kerja sama antara TNI dan kampus semestinya dirajut untuk kepentingan produktif, seperti riset alutsista serta isu pertahanan lainnya.

Wacana untuk melegalkan keberadaan polisi aktif di instansi sipil yang saat ini diduduki oleh tidak kurang dari 50 perwira tingginya melanggar UU Polri Pasal 28 (3).

Teror kiriman paket berisi kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Redaksi ”Tempo” merupakan ancaman pada kebebasan pers.  Demokrasi terancam ketika pers terancam.

Langkah DPR mengesahkan RUU TNI di tengah derasnya penolakan memantik amarah rakyat yang tumpah ke dalam gelombang demonstrasi.

Pengerahan prajurit untuk OMSP tanpa melalui keputusan politik negara yang diatur dalam revisi UU TNI berpotensi menjadi celah bagi kembali dwifungsi TNI.

Hotel bukan sekadar bangunan, melainkan bagian sejarah. Mulai dari perlawanan rakyat di Hotel Oranje hingga ruang elite untuk diam-diam membahas undang-undang.

RUU TNI menuai penolakan kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa. Namun, rencana persetujuan pengesahan RUU TNI di Rapat Paripurna DPR, hari ini, belum berubah. 

Komnas HAM menyoroti setidaknya dua pasal di RUU TNI, yakni soal perpanjangan usia pensiun prajurit dan perluasan jabatan sipil bagi prajurit.