Doktrin supremasi sipil menghadapi isu konstitusional yang cukup krusial dengan adanya kebijakan menunjuk prajurit aktif sebagai penjabat kepala daerah. Pada dasarnya kebijakan itu bentuk kian kuatnya supremasi sipil.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengingatkan, selama ini sudah terbentuk kesadaran internal dari TNI dan Polri untuk menjauhi politik praktis. Maka itu, militer jangan digoda menjadi penjabat kepala daerah.

Dirgahayu TNI ke- 74, rakyat menunggu baktimu dalam menjaga NKRI dengan performa sesuai tuntutan zaman "now" di mana peran militer mulai bergeser sebagai “humanitarian forces”.