Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Dipertanyakan

Penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Dibutuhkan komitmen dan kemauan politik pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Kompas/Hendra A Setyawan

Mural bertajuk ”Berlipat Ganda” yang bergambar empat aktivis—Widji Thukul, Tan Malaka, Marsinah, dan Munir—menghiasi dinding sebuah gang di Cinere, Depok, Jawa Barat, Minggu (2/5/2021). Mural tersebut sebagai salah satu pengingat tentang banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang hingga kini belum diungkap secara tuntas.

JAKARTA, KOMPAS — Memperingati Hari Keadilan Internasional, 17 Juli, keberpihakan dan komitmen pemerintah kepada para korban kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masih dipertanyakan. Kendati pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat belum menujukkan kemajuan berarti.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar, ketika dihubungi, Sabtu (17/7/2021), mengatakan, peringatan Hari Keadilan Internasional sangat erat kaitannya dengan Statuta Roma. Statuta Roma adalah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional yang hingga kini belum diratifikasi Indonesia. Selain Statuta Roma, Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa.