Pasca-SKB, Penanganan Pasal Karet UU ITE Akan Utamakan Mediasi
SKB Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE menjadi buku saku aparat penegak hukum agar lebih selektif menangani perkara yang terkait pasal karet UU ITE.
Menko Polhukam Mahfud MD seusai menyaksikan penandatanganan SKB Pedoman Kriteria Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Rabu (23/6/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Setelah Surat Keputusan Bersama Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diteken, pemerintah akan menyosialisasikan aturan itu kepada aparat penegak hukum. Aparat diharapkan lebih selektif menangani perkara yang terkait pasal karet UU ITE. Penyelesaian diutamakan dengan mediasi dan pemidanaan menjadi upaya terakhir (ultimum remidium).
Pedoman implementatif yang ditandatangani tiga menteri dan satu pimpinan lembaga setingkat menteri supaya bisa berjalan dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat. (Mahfud MD)