Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan komitmen pemerintah untuk kebijakan afirmasi masih ada. Orang asli Papua diutamakan bisa menjadi ASN.

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat minta dilibatkan dalam proses pembuatan UU yang menyangkut masa depan Papua itu.