Pedoman Pemidanaan Tipikor yang Terukur Diperlukan
Dibutuhkan pedoman tuntutan dan putusan pada perkara korupsi yang lebih terukur dan komprehensif. Ini untuk mengatasi persoalan disparitas.
JAKARTA, KOMPAS β Pedoman yang lebih komprehensif dan terukur terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi amat dibutuhkan guna meminimalisasi disparitas dalam penuntutan dan putusan perkara korupsi. Langkah itu penting untuk menyinkronkan penegakan hukum dan menjaga rasa keadilan masyarakat.
Sebelumnya, dua terdakwa dalam perkara pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung untuk Joko Tjandra dan penghapusan namanya dari daftar pencarian orang di sistem imigrasi divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Ini berbanding terbalik dengan perkara suap serta gratifikasi yang melibatkan bekas Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.