Kebijakan Pemerintah Dianggap Berpihak kepada Kepentingan Oligarki

Kebijakan dimaksud di antaranya kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, pembubaran sejumlah organisasi kemasyarakatan, dan penerbitan sejumlah regulasi, salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sukarelawan menggelar teatrikal dalam aksi #BersihkanIndonesia di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/2020). Aksi tersebut merupakan refleksi atas penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia selama tahun 2020.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kebijakan pemerintah, seperti dalam penanganan pandemi Covid-19, pembubaran sejumlah organisasi kemasyarakatan, dan penerbitan sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, dinilai telah mengikis demokrasi. Pasalnya, pemerintah dinilai lebih berpihak kepada kepentingan elite oligarki dan mengabaikan kepentingan rakyat.

Direktur Pusat Demokrasi dan Media Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto mengatakan, serangkaian bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir, tak lepas disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mengabaikan kepentingan warga. Kebijakan pemerintah justru berpihak kepada kepentingan elite oligarki dan membuat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran serius.