Disoroti, Sinkronisasi Program Kerja Pusat dan Daerah

Akibat hilangnya pedoman GBHN, program kerja yang disusun calon presiden dan kepala daerah dinilai masih kurang sinkron dengan yang diamanatkan Pancasila. Buntutnya, visi-misi dan program hanya mengikuti selera pasar.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Gedung Pancasila kompleks Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Program kerja yang disusun oleh calon presiden dan calon kepala daerah dinilai masih kurang sinkron dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila. Hal itu merupakan dampak dari hilangnya pedoman Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Berdasarkan kajian MPR, program kerja kerap disusun mengikuti selera pasar, bukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Basarah dalam webinar ”Visi NKRI melalui Pemilu dan Pilkada”, Senin (31/8/2020). Basarah mengatakan, saat ini, MPR sedang mengkaji tentang ketidaksinkronan program kerja nasional dan daerah itu. Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun,  faktanya terkadang visi-misi dan program kerja kepala daerah seolah mencerminkan program kerjanya sendiri-sendiri.