logo Kompas.id
β€Ί
Opiniβ€ΊPolitik Anggaran Bantuan...
Iklan

Politik Anggaran Bantuan Sosial

Putusan MK jelas meminta perbaikan tata kelola realisasi dana mitigasi risiko, khususnya bansos, yang berimpitan pemilu.

Oleh
DIAN PUJI N SIMATUPANG
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/6nys_lU4rVbkgpCbfGlR7pYHAfk=/1024x576/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F05%2F10%2F71c13dde-a5b7-4b68-81c7-f3190c144e23_jpg.jpg

Menarik membaca dissenting opinion atau pendapat berbeda yang dikemukakan Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dalam putusan perselisihan hasil pemilihan umum presiden yang dibacakan pada 22 April 2024.

Saldi mempertanyakan bertambahnya secara signifikan penggunaan uang negara dalam bentuk bantuan sosial (bansos) yang berimpitan dengan penyelenggaraan pemilu, khususnya di masa kampanye dan menjelang pemungutan suara. Kondisi demikian dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan apabila realisasinya ditunggangi kepentingan pribadi ataupun segelintir kelompok.

Editor:
SRI HARTATI SAMHADI, YOHANES KRISNAWAN
Bagikan