Budaya Politisasi Kasus

Politisasi kasus hukum kerap dipakai narasi kampanye. Meski menarik perhatian publik, ini bisa menjurus kampanye hitam.

Semakin hangatnya situasi politik menjelang Pemilu 2024 tidak dapat dilepaskan dari faktor dimainkannya isu hukum dalam percakapan politik yang dilakukan para politisi, baik yang berlatar belakang partai maupun profesional. Ruang publik pun ramai dengan ingar bingar berbagai isu hukum yang sengaja dilemparkan ke publik untuk menyudutkan aktor tertentu.

Budaya politisasi kasus sepertinya memang merupakan bagian dari strategi kampanye negatif yang dimiliki setiap kubu pasangan calon untuk melemahkan pesaingnya. Dalam satu kontestasi, hal itu sudah pasti terjadi. Namun, apabila menyangkut penggunaan satu kasus permasalahan hukum yang menyerang karakter pribadi, sebaiknya ini penting dikaji untuk dilakukan pembatasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuannya agar kampanye negatif yang kontennya kasus hukum tidak berubah menjadi kampanye hitam.