Perluas Hak Korban dalam Proses Peradilan Pidana

Dalam peradilan pidana, hak tersangka/terdakwa lebih menonjol daripada hak korban. Negara harus hadir dengan memperluas hak korban.

KOMPAS/HERYUNANTO

Ilustrasi

Pada 1999, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 25-10 Desember sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik bahwa perempuan telah menjadi korban segala bentuk kekerasan, baik di ranah privat maupun publik.

Berbagai bentuk kegiatan dilakukan mulai dengan pengungkapan data kekerasan yang terjadi hingga yang bersifat advokasi kebijakan. Para capres pun tidak ketinggalan mencantumkan penghapusan kekerasan ini dalam visi dan misinya. Namun satu hal yang luput dari perhatian adalah membincangkan hak-hak korban yang dalam hukum acara pidana kita sangat terbatas perlindungannya.