Politik Dinasti
Menjamin Netralitas Presiden
Agar pilpres berlangsung setara sebaiknya Presiden Jokowi mengambil cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F11%2F16%2F238200ea-0192-457f-873c-7681c8aa986e_jpg.jpg)
Ilustrasi
Politik dinasti itu tidak haram, asal dijalankan dengan baik sesuai pakem. Persoalannya, di Indonesia, berkembang politik dinasti tak sehat.
Politik dinasti yang tidak sehat itu adalah anak/istri/menantu/adik/ipar mendapatkan kuasa karena hubungan darah dan perkawinan, tanpa jerih payah. Mengabaikan kompetensi dan prestasi. Pekat dengan kolusi. Menggunakan aji mumpung keluarganya yang sedang berkuasa, bisa mengatur segalanya. Menyingkirkan prinsip meritokrasi. Alhasil, sejumlah kecil keluarga mendominasi distribusi kekuasaan.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi di halaman 6 dengan judul "Menjamin Netralitas Presiden".
Baca Epaper Kompas