Johnny Plate, antara Pertarungan Politik dan Citra Penegak Hukum
Terlalu ”over-prejudice” terhadap jajaran kejaksaan kalau penahanan Johnny Plate dianggap sebagai dampak dari persaingan politik. Untuk mentersangkakan seseorang kejaksaan harus punya data dan bukti standar. Minimal dua.
Ilustrasi
Penetapan status menjadi tersangka dan ditahannya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung, Rabu (17/5/2023), dalam dugaan korupsi proyek stasiun pemancar (base transceiver station/BTS) di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar tampaknya ditafsirkan lebih bermotif politik ketimbang penegakan hukum yang wajar.
Apalagi, di sini instansi yang menangani adalah Kejaksaan Agung, instrumen penegakan hukum (pengacara negara) yang berada di barisan eksekutif atau bisa dikendalikan langsung oleh Presiden.