Oligarki Perikanan Indonesia
Kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota dengan izin khusus dikhawatirkan hanya menguntungkan pemilik kapal-kapal besar dan berpotensi memingirkan nelayan kecil. Ditunggu keberpihakan negara kepada nelayan kecil.
Ilustrasi
Sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menggantikan rencana kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota dengan sistem kontrak menjadi ”izin khusus” menimbulkan kecurigaan (Kompas, 8/8/2022). Waktu berlakunya pun selama 15 tahun.
Mengapa pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaksakan kebijakan yang menuai protes dan penolakan pelbagai kalangan? Hingga, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mempidatokannya di forum The 2nd United Nation Oceans Conference (UNOC) di Portugal pada 27 Juni-1 Juli 2022 (Kompas, 26/7/2022). Lalu, akan ditawarkan dalam forum G20 di Bali akhir tahun ini. Apakah ada udang di balik batu?