Reformasi yang Meredup

Laporan kekayaan yang dibuat hanya formalitas. Banyak penyelenggara negara tak jujur dalam melaporkan hartanya. Perlu langkah radikal untuk mengatasi masalah tersebut.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) calon presiden dan wakil presiden di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 12 April 2019.

Tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan kekayaannya, terutama kalangan legislatif, masih rendah. Aturan hukum yang mandul pun dicampakkan.

Laporan kekayaan yang dibuat hanya formalitas. Banyak penyelenggara negara tak jujur dalam melaporkan hartanya. Banyak aset penyelenggara negara yang disembunyikan.