Menjelang tenggat penyerahan LHKPN ke KPK pada 31 Maret 2025, masih ada 26 persen pejabat yang belum menyerahkannya.

Ketidakpatuhan dalam pelaporan LHKPN merupakan salah satu indikator rendahnya komitmen antikorupsi serta integritas pejabat.

Para menteri diharapkan menjalankan tugas sebagai pelayan rakyat. Terlepas dari harta kekayaan dan penghasilan yang didapatkan, ada tugas yang mesti dilaksanakan.

KPK mengungkapkan adanya pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang punya harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.

KPK menanti para menteri/kepala lembaga dan pejabat pembantu Presiden Prabowo lainnya yang belum menyerahkan LHKPN hingga 21 Januari 2025. Apa sanksinya jika lewat?

Kasus penganiayaan dokter koas justru menguak kejanggalan di LHKPN Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah. Mirip seperti kasus bekas pejabat pajak Rafael Alun. 

LHKPN milik ayah Lady Aurellia, Dedy Mandarsyah, jadi sorotan setelah kasus penganiayaan seorang dokter koas di Palembang oleh sopir pribadi keluarga Lady.

Sejumlah kasus korupsi terungkap setelah KPK mengklarifikasi LHKPN. Namun, banyak pejabat tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya dan tidak ada sanksi tegas.